Argumentasi Restriksi Perdagangan Dan Perdebatannya

Argumentasi Restriksi Perdagangan Dan Perdebatannya

Ada beberapa alasan pemberlakuan Restriksi perdagangan :

Pertahanan Nasional

Industri-industri tertentu memerlukan proteksi atas impor karena vital bagi pertahanan nasional, dan harus tetap diberlakukan meski ada kerugian komparatif berkenaan dengan para pesaing luar negeri.

Melindungi industry yang baru tumbuh (infant industry)           

Para pendukung proteksi ini menyatakan bahwa meski dalam jangka panjang industry ini memiliki keunggulan komparatif, namun perusahaan memerlukan proteksi sampai tenaga kerja terlatih, teknik produksi dikuasai dan mereka mencapai skala ekonomi.Proteksi dimaksudkan sementara, namun faktanya jarang perusahaan yang mengakui telah dewasa dan tidak lagi memerlukan bantuan. Adanya perlindungan dari persaingan asing dengan bea cukai masuk tinggi, perusahaan dalm negeri ini memeiliki sedikit alas an meningkatkan efisiensi atas kualitas produk.

Melindungi tenaga kerja domestic dari tenaga asing yang murah           

Para proteksionis yang menggunakan alasan ini akan membandingkan tingkat upah per jam tenaga asing yang lebih murah dengan yang mereka bayar di dalam negeri dan menyimpulakan para eksportir Negara-negara ini akan dapat memasok barang-barang murah dan mengakibatkan pekerja domestik kehilangan pekerjaannya. Kekeliruan pertama tentang argumentasi ini ialah biaya upah tidak seluruhnya berupa biaya produksi maupun biaya tenaga kerja. Selanjutnya produktivitas per pekerja seringkali lebih tinggi karena lebih banyak modal per pekerja, manajemen yang superior, dan teknologi maju, sehingga biaya kerja lebih rendah meski upah tinggi.

Tindakan Balasan                    

Perwakilan-perwakilan industry yang ekspornya telah mendapat hambatan hambatan impor yang dikenakan pada mereka oelh sebauh Negara lain, meminta pemerintah mereka membalas dengan hambatan-hambatan yang sama

Dumping

Tindakan balasan berupa hambatan perdagangan juga akan dilakukan terhadap dumping , yaitu penjualan produk ke luar negeri dengan harga lebih rendah daripada :

1. Biaya produksi
2.  Harga pasar dalam negeri
3. Harga ke Negara ketiga.

Tujuan dumping yaitu untuk menjual kelebihan produksi tanpa mengganggu pasar domestiknya atau untuk memaksa semua produsen domestic Negara pengimpor meninggalkan bisnis  itu. Eksporti itu mengharap kenaikan harga di pasar begitu tujuan tercapai ( predatory dumping)

Subsidi                      

Sebuah pembalasan lain dapat berupa subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan domestic baik untuk mendorong ekspor maupun melindungi dari impor. Subsidi adalah sumbangan keuangan, diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah tanapa imbalan keuntungan.Termasuk hibah, perlakuan pajak istimewa dan asumsi pemerintah mengenai pengeluaran bisnis yang normal.

JENIS JENIS RESTRIKSI

Hambatan-hambatan Tarif

1. Tarif/bea impor: Pajak atas barang impor dengan tujuan menaikkan harga untuk mengurangi persaingan bagi produsen lokal
2. Bea ad Valorem: Pajak impor dikenakan sebagai sebuah presentase dari nilai faktur barang-barang yang diimpor
3. Bea Spesifik: Jumlah  tetap yang  dikenakan atas unit fisik barang yang diimpor
4. Bea Kombinasi: Kombinasi pajak spesifik dan ad valorem
5. Harga Resmi: Harga –harga temasuk dalam tariff bea cukai
6. Pajak Variabel: Pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaaan antara harga pasar dunia dan harga yang didukung pemerintah lokal           
7. Bea Lebih Rendah untuk masukan local lebih banyak

Hambatan-Hambatan Non Tarif

Semua bentuk diskriminasi terhadap impor selain bea impor

1. Kuantitatif
2.  Kuota : Batas Jumlah yang dikenakan atas jenis impor tertentu
3. Hambatan ekspor sukarela (Voluntary Export Restraints-VER) : Kuota ekspor yang dikenakan oleh Negara pengkespor
4. Persetujuan Tertib Pemasaran : Persetujuan resmi antar negara pengekspor dan pengimpor yang mencantumkan kuota impor atau ekspor yang akan diperoleh tiap Negara untuk suatu barang
5. Non Kuantitatif
6. Partisipasi pemerintah langsung dalam perdagangan misalnya subsidi
7. Prosedur pabean dan administrative lainnya berupa diskriminasi kebijakan
8. Standar yang rumit dan diskriminatif.